Warga Tempati Lahan HGU PT Krisrama  Nangahale Diduga Melanggar Hukum

8 Januari 2024, 21:30 WIB

Nusantarapedia.net | OPINI — Warga Tempati Lahan HGU PT Krisrama  Nangahale Diduga Melanggar Hukum

Oleh : Marianus Gaharpung

PROFISIAT pantas diberikan kepada Keuskupan Maumere dan Pemerintah Kabupaten Sikka atas perjuangan panjang, sehingga tanah misi “Patiahu” kembali mendapatkan legalitas dari negara berupa sertipikat hak guna usaha (SHGU) atas nama PT Krisrama sebagai badan hukum privat dengan luas tanah 325 hektar dan selebihnya 558 hektar kembali kepada negara.

Perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya membuahkan hasil yang indah pula. Memang benar kata-kata bijak bahwa kebenaran sampai kapanpun tetap sebagai pemenangnya.

Pertanyaan hukumnya, apakah warga masyarakat yang menempati tanah-tanah tersebut masih boleh secara hukum melakukan aktivitas di atas lahan yang dikuasai PT Krisrama tersebut? Jawabannya tidak boleh, karena adanya sifat melawan hukum melanggar Pasal 167 KUHP, yakni penyerobotan atau memasuki pekarangan orang lain tanpa hak. Oleh karena itu, warga di sekitar lokasi harus sadar sebagai warga negara yang baik untuk tidak mempercayai omongan atau “rayuan gombal” oknum-oknum yang barangkali kurang paham hukum memberikan masukan yang bisa saja membuat warga akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Ada pernyataan “liar” dan sangat bertentangan dengan hukum, bahwa warga tetap saja pertahankan tanah-tanah yang sudah anda duduki di lokasi HGU tersebut. Baik di lokasi pemukiman maupun di lokasi lahan garapan. Sebab ketika SHGU itu diberlakukan dengan cara mengusir anda sekalian dari lokasi, itu membuktikan bahwa SHGU tersebut dikeluarkan secara paksa tanpa musyawarah dan dialog sebelumnya dengan warga. Atau dalam bahasa hukum disebut belum clean and clear.

Selanjutnya, sertifikat hak atas tanah yang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tersebut masih bisa dipersoalkan secara administratif apabila ditemukan cacat substansi dan cacat prosedural. Proses melalui pengadilan disyaratkan oleh peraturan apabila telah melewati 5 tahun. Ini kalimat sungguh aneh dan tidak logik. Semoga kalimat “nyeleneh” ini bukan datangnya dari oknum-oknum yang sarjana hukum atau lawyer.

Oleh karena itu, atas fakta hukum tersebut perlu dilakukan analisis hukum bahwa SHGU  yang telah dikeluarkan badan pertanahan atau kementerian agraria/tata ruang  merupakan penetapan tertulis dari pejabat atau badan tata usaha negara yang telah memenuhi aspek wewenang, substansi serta prosedur. Itu artinya, dengan terbitnya SHGU sudah pasti melalui kajian hukum dan faktual, sehingga SHGU dianggap sah dan mengikat selama belum dicabut oleh pemerintah atau diputus oleh pengadilan yang menerangkan SHGU tersebut tidak sah atau batal (azas presumption iustae causa).

Jadi ketika ada himbauan bahwa warga tetap menguasai tanah yang selama ini dikuasai merupakan himbauan yang tidak beralasan atau melanggar hukum.
Di sisi lain, ada pemahaman hukum yang diduga keliru bahwa gugat pembatalan sertifikat harus menunggu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal dan tahun penerbitannya. Jika warga masyarakat yang sekarang menempati tanah HGU mempunyai bukti sempurna (valid) bahwa SHGU dari aspek substansi dan prosedur salah, maka tidak perlu harus menunggu sampai 5 (lima) tahun baru melakukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Dengan alasan masa kadaluwarsanya, untuk permohonan pembatalan atau gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Padahal ada beberapa oknum dengan keyakinan penuh mengatakan kepada warga menempati tanah HGU tersebut bahwa penerbitan SHGU cacat substansi serta prosedur. Jika demikian halnya, maka tidak perlu harus menunggu sampai 5 (lima) tahun baru gugat pembatalan di pengadilan tata usaha negara. Harusnya dapat langsung gugat dengan terlebih dahulu wajib mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif kepada pejabat dan atasan pejabat yang menerbitkan SHGU. Hal tersebut diatur dalam Pasal 75,76,77 serta 78 Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi warga masyarakat yang menetap di tanah HGU yang mau melakukan gugatan ke Pengadilan TUN Kupang, bahwa Badan Pertanahan atau Kementrian Agraria/tata ruang RI telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig overheid daad) berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2019.
Pertama, warga adalah pihak yang mempunyai hak hukum (legal standing) untuk menggugat yang membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian atas penerbitan SHGU oleh pemerintah. Jika tidak ada, maka sampai kapanpun tidak akan berhasil;

Terkait

Terkini