Problem Negeri Adalah “Kejujuran” (Datang dan Pergi Ramai-ramai)

Nusantarapedia.net | OPINI, POLHUKAM — Problem Negeri Adalah “Kejujuran” (Datang dan Pergi Ramai-ramai)

Oleh : B. Ari Koeswanto ASM

“Selama ini kita lupa bahwa, manusia atau bangsa sebagai subyek negara tak pernah dimanusiakan seutuhnya. Padahal ini adalah kunci, kunci bahwa tantangan jaman sekeras apapun pasti akan berubah, mulai dari konsep, ide-gagasan, ilmu pengetahuan dan kekaryaannya. Tapi satu yang tidak berubah, dan ini yang banyak dilupakan pemimpin, bahwa manusia/kemanusiaan/humanity adalah berdiri sebagai manusia itu sendiri yang abadi dan otentik sesuai hak kodratinya. Menjadi persoalan yang membudaya ketika manusia itu ditempatkan sebagai obyektifikasi pembangunan. Manakala negara salah dalam menafsirkan pembangunan, atau penterjemahan tujuan didirikannya negara, maka menjadikan keberadaan seisi di dalamnya hanya sebagai obyek kebendaan saja, manusia hanya dipandang sebagai bentuk/obyek material. Di sini hampir tak bisa mengenali bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang berbudi pekerti, punya cipta, rasa dan karsa, tetapi hanya menjadi sekumpulan manusia yang bingung, tak tentu arah, dan bahkan berwujud manusia yang mati akal, mati nalar, mati rasa, mati budi pekertinya, dan mati-mati semuanya, kecuali hidup fisiknya saja, yang bahkan fisiknya saja tak ideal”

- Wahai para calon-calon kepala daerah, belajarlah Anda. Jadi pemimpin itu tak mudah. Ingat, kepemimpinan itu bukan urusan pembangunan-isme semata, terlebih urusan infrastruktur, atau isu globalnomics. Jangan takut bila kepemimpinan Anda tidak dikenang oleh sejarah lantaran tidak membangun bangunan yang gigantis. Tetapi, takutlah menjadi pemimpin bila setelah lengser tidak meninggalkan warisan ide, gagasan dan ilmu pengetahuan untuk generasi masa depan -

MASIH belum mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada negeri ini. Kala pemimpin-pemimpin di akhir kekuasaan, yang mana selalu berakhir dengan peristiwa (kejadian) yang memilukan, bahkan “tragis nan pilu”.

Tengoklah, mulai dari era Soekarno, Soeharto, Habibi, Megawati, Gus Dur, SBY dan kini gelombang pelengseran Jokowi. Setiap transisi kepemimpinan selalu bergejolak. “Lupute dilengserke, ya, dikotak (dialienasi), yen ora, ya dadi cilaka pribadine lan keluarga, utawa dadi patine. Paling ora dadi ora kajene - ra dianggep”. Jangan sampai itu terjadi, hasil kepemimpinan (legacy) hanya menjadi sampah sejarah di masa mendatang.

Apa sebabnya, tentu ini menjadi pelajaran seluruh negeri - ini PR yang harus dipecahkan, karena selalu terulang di setiap jaman, meski dinamika jaman telah berubah. Yang artinya, kita tak kunjung menjadi bangsa dan negara yang mapan. Terus dan terus mencari bentuknya dengan tak berujung.

Sampai kapan tujuan konstitusional itu tercapai, atau peradaban bersama (bangsa dan negara) yang gemah ripah loh jinawi - tata tentrem kerta raharja itu didapatkan. Atau negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau juga tatanan yang setara (kesetaraan) hadirnya masyarakat super pintar yang linier, benar-benar dirasakan manusia. Apakah itu hanya imajinasi saja? Atau kembali soal propaganda kekuasaan semata, akibat ketamakan manusia.

Sejarahnya, itu tak hanya terjadi setelah era kemerdekaan saja (Indonesia). Transisi kepemimpinan selalu memakan tumbal. Bagaimana kejamnya itu, seperti pada era Hindia Belanda (Solo-Jogja), Mataram Pleret-Kartasura (VOC), Pajang, Demak, hingga Majapahit dan Singasari, bahkan era Medang sekalipun. Mengapa pembangunan negeri harus dengan pola “Bangun-Hancur-Pindah - Bangun-Hancur-Pindah” begitu seterusnya. Peradaban (tatanan) itu selalu berubah hanya dalam rentang waktu yang singkat. Menjadi makhlum bila itu pembaharuan peradaban alami, yang mana terjadi dalam rentang waktu yang lama, atau karena sebab bencana alam. Dalam konteks Indonesia, 79 tahun berdiri dikata gagal.

Dalam konteks kerajaan, keagungan sejarah Nusantara selalu begitu terus, yang problem itu berkutat pada suksesi kepemimpinan. Berarti ini sebagai catatan, bahwa persoalan itu ada pada manusianya sendiri yang diwariskan (membentuk) menjadi kultur (konsep kepemimpinan). Bukan mengkambinghitamkan faktor alam, yang bagian itu intensitasnya lama, seperti terjadinya gempa megathrust contohnya, terulang setiap 500 tahun sekali. Dalam konteks Indonesia, tujuan konstitusional semakin menjauh di saat problem ekologi dan kemanusiaan (etik) sudah di titik nadir. Manakala manusia dan alam sebagai sumber daya, modal itu telah habis, hancur dan rusak tatanannya.