Program Kompor Listrik Batal

Nusantarapedia.net, Jakarta — Akhirnya, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik, usai menuai polemik di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan ihwal program konversi kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik induksi belum diberlakukan tahun ini (2022). Namun uji coba telah dilakukan di Solo dan Bali.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, “PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan,” kata Darmawan dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).

Meski begitu, Darmawan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tak akan berpengaruh terhadap komitmen perseroan PLN dalam memberikan pelayanan prima.

“PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang handal. Kami mendukung langkah pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai, PLN tidak melakukan kajian dan penelitian ketika akan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat.

“Percobaan yang dilakukan PLN dengan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat, tetapi kompor listrik yang dibagi kapasitas dayanya untuk listrik di atas 1500 watt. Artiya meteran listrik masyarakat yang dayanya hanya 900 watt tidak akan mampu untuk mengoperasikan kompor listrik yang dibagikan gratis tersebut. Tidak ada kajian, penelitian, dan studi banding, sehingga menuai polemik (di masyarakat) dan kesannya (program) asal-asalan,” tegas Rudi kepada Parlementaria, via sambungan WhatsApp, Selasa (27/9/2022), dilansir dari laman dpr.

Lanjut Rudi, kenapa PLN tidak membagikan kompor listrik dengan kapasitas listrik yang dimiliki masyarakat.

“Kenapa tidak kompor listrik yang kapasitasnya 400 watt? Sehingga cocok untuk (tegangan) listrik masyarakat di desa. Tidak sinkron kompor listrik yang dibagikan PLN untuk warga desa dengan tegangan listrik warga yang hanya 900 watt. Dan jika warga diminta untuk naikkan daya lagi ke 2000 watt, tentu dikenakan biaya yang tidak sedikit. Tentu warga juga keberatan,” analisa Rudi.

Di sisi lain, Rudi mengakui tujuan program kompor listrik tersebut yang diharapkan dapat menyerap surplus listrik yang diproduksi PLN sebenarnya sangat tepat. Namun karena program ini dibatalkan, Rudi pun meminta direksi PLN harus bisa mengatasi surplus listrik tersebut.

“Ya, direksi PLN harus memasarkan surplus energinya ke sektor industri dan manufaktur. Dan direksi PLN harus banyak inovasi dan kreatif. Untuk apa aset energi listriknya melimpah, tapi enggak bisa dijual,” kritiknya, polisi Nasdem dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu.

Selain itu, PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Darmawan, Selasa (27/9/2022).