Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Terburuk Sepanjang Reformasi

Nusantarapedia.net, Jakarta — Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal itu berdasarkan riset yang dipublikasikan pada Selasa, (31/01/2023) oleh Transparency International Indonesia (TII) mengenai data IPK atau ”Corruption Perception Index” (CPI) Indonesia pada 2022.

IPK Indonesia mengalami penurunan dari 38 ke 34. IPK tersebut mengacu pada 8 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi koreksi dan evaluasi pemerintah agar ke depannya IPK Indonesia makin baik.

“Iya, itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama,” ujar Presiden menanggapi pertanyaan awak media, Kamis (02/02/2023), setelah meninjau Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, seperti dilansir dari Setkab.

Sementara itu, data yang disajikan oleh Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan bahwa, indeks persepsi korupsi Indonesia 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

TII dalam peluncuran data tersebut mengambil tema: “Korupsi, Konflik dan Keamanan.” CPI atau Indeks Persepsi Korupsi adalah sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995.

Pada CPI 2022 ini, Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi, yang mana Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.

“CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 lalu yang berada pada skor 38/100. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995,” ungkap Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, dilansir dari laman TII.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko mengungkapkan, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif, seperti revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi.

Selain itu menurutnya, berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Tetapi merosotnya skor CPI menegaskan strategi tersebut tidak berjalan.

Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012.

Dengan kesimpulan, situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.

Dalam laporan tersebut, TII menyebutkan bahwa situasi Indonesia pada CPI 2022 semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia, yang mana jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45.

CPI Indonesia berbagi posisi dengan Bosnia and Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone dengan skor 34. Sedangkan posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah negara seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.

Dari hasil riset tersebut, Transparency International Indonesia memberikan perhatian kepada pemerintah untuk; memprioritaskan komitmen anti-korupsi; memperkuat check and balances; dan menegakkan hak atas informasi dan membatasi pengaruh swasta untuk akhirnya membersihkan dunia dari korupsi serta ketidakstabilan yang ditimbulkannya. (**/MYasin)

Sumber: ti.or.id/Transparency International Indonesia

Indeks Manufaktur Indonesia Menguat, Sektor Industri Makin Kondusif

Data Penduduk Miskin 2022 Versi BPS

Data Remaja Lanjut Perguruan Tinggi Sebanyak 27 Persen, Tinggi atau Rendah?

“Boyong Kedaton” IKN Harus Terwujud, Revisi UU IKN Harga Mati (1)

Fantastis! Skema-skema dan Skema Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung