Polemik di Balik Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

Nusantarapedia.net — Polemik di balik kelangkaan minyak goreng di Indonesia - Minyak goreng menjadi salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan. Minyak goreng termasuk kedalam kategori sembako (sembilan bahan pokok). Hampir semua makanan yang diolah menggunakan minyak goreng.

Baru-baru ini harga minyak goreng disebagian besar daerah masih bergejolak. Hal ini membuat beban daya beli masyarakat yang masih terdampak pandemi semakin berat.

Terlepas dari itu, ketersediaan minyak goreng yang biasanya banyak kita temui dipasar, kini mengalami kelangkaan dan sulit ditemui dipasar. Hal itu dikarenakan ketersediaan minyak goreng oleh pemerintah masih dibatas dan dijual dengan harga diatas eceran tertinggi.

Ini menjadi salah satu polemik yang banyak dibicarakan masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya kenapa minyak goreng kemasan bisa mengalami kelangkaan.

Apakah adanya penimbunan oleh pihak-pihak tertentu atau memang stok dari perusahaan minyak goreng kemasan menurun? Ini masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang belum terjawab.

Banyak pendapat yang dikemukakan, seperti dikutip dari KOMPAS.com, menyebutkan bahwa Ekonom senior Pak Faisal Basri menuding polemik yang terjadi pada minyak goreng mulai dari mahalnya harga hingga kelangkaan stok adalah ulah dari pemerintah itu sendiri.

Seperti yang ia disampaikan pada diskusi virtual pada Rabu (16/2/2022) lalu, ” Kalau CPO saya jual ke perusahaan minyak goreng dalam negeri, harganya domestik. Tetapi kalau saya jual ke perusahaan biodiesel saya buat harga internasional, ya otomatis penjual CPO akan menjual kesana. Siapa yang buat? Ya pemerintah.” tuturnya.

Jadi, dia menilai bahwa perusahaan minyak kelapa sawit lebih memilih menjual produknya ke produsen biodiesel dibandingkan ke perusahaan minyak goreng karena harganya mengikuti harga internasional.

Arah Gula Nasional, dari Raja Gula, Swasembada dan Impor

Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa pemerintah telah memanjakan pabrik biodiesel bertahun-tahun karena mendapat subsidi dari alokasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) sebesar 110 triliun sejak tahun 2015 sampai tahun 2021.

“Tahun lalu saja dapat 50 triliun, perusahaan minyak goreng tidak dapat apa-apa. Sehingga persoalan minyak goreng ini reaksi kebijakan pemerintah yang meniabobokan biodiesel,” beber Faisal Basri.

Itu merupakan salah satu pendapat tentang polemik dibalik langkanya minyak goreng. Dan itupun masih menjadi pertanyaan apakah benar polemik ini diakibatkan oleh ulah pemerintah sendiri?

Disisi lain, Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah gudang ritel terbesar di Kota Jambi. Ironisnya, setelah dilakukan sidak di gudang Alfamart, Kota Jambi stok minyak goreng kosong.

Kekosongan tersebut diakibatkan karena mereka tidak mau mengambil minyak goreng lokal tetapi malah mengambil minyak goreng
dari luar kota Jambi. Padahal kondisi saat ini sedang krisis minyak goreng.

“Jadi kita mendapat informasi di salah satu ritel ada kelangkaan minyak goreng. Setalah kita telusuri, yang mensuplai ke ritel tersebut ternyata gudangnya ada di Alfamart.” Ungkap Dirreskrimsus Polda Jambi, Cristian Tory, Minggu (20/2/2022) lalu

Dan setelah dilakukan sidak digudang tersebut, ternyata gudang tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada satupun kemasan minyak goreng yang ditimbun.

“Saat kita cek di gudang Alfamart, ternyata minyak goreng memang kosong. Mereka mengambilnya dari kota Medan, Palembang dan Jakarta,” tegasnya.

Jadi, itu berbagai alasan polemik di balik langkanya minyak goreng. Ini masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, apakah krisis ini memang ulah pemerintah sendiri atau memang stok dari perusahaan minyak goreng mulai menipis atau memang stok minyak masih banyak tapi ditimbun oleh oknum-oknum tertentu?

Apapun alasannya, semoga krisis minyak goreng ini segera usai dan teratasi.

Dampak Corona terhadap Perekonomian Indonesia

Euforia Trading di Kala Pandemi

Artikel by Zahra Henna Art