Simak dan Catat, Pidato Penutup Menkeu Sri Mulyani Dalam Rapat Paripurna DPR RI Pengesahan RUU APBN 2025 Menjadi UU

Nusantarapedia.net | JAKARTA — DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 menjadi UU APBN 2025, Kamis (19/9/2024) di Gedung DPR RI.

Dalam agenda tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato isi APBN 2025, sekaligus sebagai pidato penutup dalam rapat paripurna DPR RI. Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dari konteks pengelolaan APBN di era pemerintahan Jokowi – Maaruf Amin.

Sri Mulyani juga berpamitan kepada DPR RI dan rakyat Indonesia, atas amanah yang diembannya selama ini sebagai Menteri Keuangan, yang tentu ada salah.

Ada beberapa poin yang disampaikan, bagaimana konstruksi dan arah APBN 2025 disusun, di antaranya yang menarik, yakni fokus APBN pada pembangunan sumber daya manusia di bidang pangan, pendidikan dan kesehatan, seperti halnya program makan bergizi.

Dalam hal ini, yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, benarkah yang disampaikannya ini akan terealisasi nyata sebagai bagian dari keberpihakan negara melalui kebijakan anggaran (mandatory spending) pada kebutuhan dasar manusia (Indeks Pembangunan Manusia/HDI). 

Menariknya lagi, pembahasan APBN dari konstruksi dan proyeksi angka-angka pendapatan dan belanja yang dipacak di semua pos, adalah andil besar Sri Mulyani dalam kapasitas sebagai bendahara negara, serta sebagai seorang ekonom yang ahli dalam “otak-atik” anggaran. Namun, akankah Sri Mulyani akan ditunjuk kembali oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan, yang mana konstruksi dan arah APBN 2025 termasuk peran serta besarnya.

Pidato ini mari kita simak, sebagai catatan pemerintahan presiden terpilih mendatang, bagaimana jalannya APBN 2025 di tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto benar-benar sesuai dengan harapan, yakni harapan keberpihakan terhadap rakyat.

Tentu, masih banyak lagi pos penting yang perlu dikritisi, namun perlu dibuktikan dahulu dari hal yang paling esensi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni di bagian hak dasar hidup.

Berikut pidato lengkapnya: