“Problem Internal” yang Disimplifikasi

Nusantarapedia.net, Jurnal | Polhukam — “Problem Internal” yang Disimplifikasi

“Pun dengan proyeksi politik Puan yang ditata oleh ibunya dan tim elit PDIP, bahwa bassis massa Jawa Tengah akan disemprit melalui struktural partai hingga mempersiapkan elektabilitas dan popularitas Puan di pulau Sumatera yang notabene budaya Melayu, dan Puan punya landasan kultural Melayu. Baca saja bagaimana narasi Mega/PDIP ketika melempar topik pahlawan perempuan dari Aceh, Laksamana Malahayati yang diwujudkan dengan diluncurkannya Kapal berjalan Rumah Sakit Malahayati.”

KEPUTUSAN Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai PDI Perjuangan (PDIP), yang tidak mengumumkan bakal calon presiden (capres) dari PDIP pilihan Megawati, sewaktu HUT Emas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat (10/1/2023), adalah langkah yang tepat. Mega sebagai representasi PDIP tak mau “kesandung”. Mega tak mau harapan PDIP akan menang tiga kali Pemilu (hattrick) dari tahun 2014, 2019, dan target 2024 gagal, terlebih khususnya pemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bahkan dalam pidatonya, Megawati dengan entengnya, tak mau repot-repot, buru-buru mengumumkan capres PDIP. Soal mengumumkan capres itu hal mudah, dari rumah saja bisa.

Apa sebenarnya di balik keputusan Megawati/PDIP sebagai pemegang hak prerogatif menunjuk calon presiden tidak kunjung mengumumkan capresnya. Bila itu ditangkap oleh kubu lawan politik, tentu menginginkan Megawati secepatnya mengumumkan capres, dengan begitu langkah-langkah dan manuver juga pergerakan PDIP akan mudah dibaca, dalam poinnya akan mudah dengan potensi “kesandung” atau terjungkal dengan mengumumkan capres sejak dini, di tengah kalkulasi capres PDIP yang masih diformulasi. Kalkulasi semacam ini yang sudah diketahui oleh analisa Mega dkk.

Maka dengan kesimpulan, Mega akan mengumumkan capresnya “last minute” di detik-detik akhir, apakah itu Puan Maharani khususon (utama), apakah Ganjar Pranowo sebagai opsi terakhir jika kalkulasi politik dengan mengusung Puan Maharani disinyalir kalah. Dengan begitu, strategi Megawati tidak bisa dibaca oleh lawan-lawannya.

Toh, PDIP sudah mendapatkan tiket gratis presidential threshold 20 persen suara di parlemen. Tak perlu repot-repot mikir koalisi. Bagi Mega/PDIP koalisi dipikirkan setelahnya dalam proyeksi pengaruh pendulangan suara dari sisi elektoral, tidak dari sisi aturan ambang batas.

Kendati demikian, apakah publik percaya bahwa belum diumumkannya capres dari PDIP karena Mega sudah final mengantongi siapa calonnya, tidak bisa disederhanakan begitu saja. PDIP hemat penulis tetap ada problem internal, siapa yang akan dicalonkan dengan target menang. Simplifikasi PDIP sudah kantongi tiket dan hak prerogatif Mega sebagai pimpinan tertinggi dan segalanya bukan satu-satunya argumentasi ketenangan PDIP.

Meskipun PDIP menang Pemilu di 2014 dan 2019, juga 1999, kemudian jeda pada Pemilu 2004 dan 2009 yang dimenangkan oleh Demokrat, kali ini Mega inginkan sukses menjadi pemenang pemilu juga linier dengan memiliki presiden dari PDIP yang itu adalah trah Sukarno di Pemilu 2024, yang tak lain adalah Puan Maharani. Cita-cita Mega adalah hattrick Pemilu dan Puan Presiden. Sungguh hal yang lumrah bagi seorang ibu, bagi partai PDIP dan partai lainnya dalam langgam partai Indonesia berkultur paternalistik dan feodal.

Dari peta jalan itu saja, nampaknya kode-kode Mega akan memilih Ganjar Pranowo sebagai capres semakin menjauh dari gelagat dinamika PDIP. Di samping itu, internal PDIP yang menyatakan PDIP tidak ada faksi-faksi dan poros adalah bentuk upaya agar PDIP tetap utuh, meski perang dingin di dalamnya terjadi.

Siapa lagi polemik internal PDIP kalau bukan Ganjar Pranowo. Ya, Ganjar dibaca tetap sintesis dari Jokowi. Ganjar tetap disiapkan dalam kesatuan pandang kalkulasi politik Jokowi sebagai presiden penggantinya. Wajar, Jokowi perlu menitipkan kepada presiden selanjutnya akan nasib-nasib proyek negara, yang mana akan sangat beresiko bila presiden selanjutnya bukan berasal dari penataan langsung Jokowi, seperti IKN misalnya, juga aneka PSN (proyek strategis nasional) yang hingga tahun 2024 ada yang belum kelar.

Tingginya elektabilitas Ganjar Pranowo mengungguli jajaran top three capres, yaitu Anies dan Prabowo, tentu berkat campur tangan Jokowi, meski disinyalir oleh publik dugaan kuat survei-survei tersebut tidak akurat (setingan).

Namun demikian, bila elektabilitas Ganjar Pranowo dibanding-bandingkan dengan Puan Maharani tentu beda jauh, Ganjar sampai saat ini unggul telak atas Puan, meski rujukannya adalah lembaga survei. Namun demikian pun juga, banteng tetaplah akan balik kandang ketika sang empunya (Mega) sudah lepaskan cambuk/pecut dengan kesolidan mesin partai struktural PDIP, dari mulai pengurus pusat hingga ranting dan anak ranting sekalipun. Hal ini juga secara fair harus dipandang antara elektabilitas Ganjar yang tinggi versus motor partai PDIP yang itu sekali cambuk/semprit akan pasti mendukung Puan, karena milik Puan. Artinya, bassis perebutan massa di sesama internal PDIP antara Puan dan Ganjar adalah dari bassis konstituen yang sama, terutama struktural partai.

Dengan demikian hemat penulis, bahwa Puan tetaplah memiliki PDIP yang utuh, bahkan massa sekalipun di Jawa Tengah. Antara Mega, Puan dan motor partai tetaplah satu komando untuk Puan, juga untuk Ganjar bila akhirnya itu pilihannya. Namun dalam konteks pengusungan nama capres saat ini, sementara arah pilihan PDIP bukan untuk Ganjar.