580 Anggota DPR RI Dilantik, Bagaimana Peta Kekuatan Parpol – Adakah Oposisi?

Nusantarapedia.net | OPINI, POLHUKAM — 580 Anggota DPR RI Dilantik, Bagaimana Peta Kekuatan Parpol – Adakah Oposisi?

Oleh : Bhre Ari Koeswanto ASM 

“Lantas, bagaimana sang figur super paternal bergenre ideologi Soekarno, yakni Megawati Soekarnoputri, sang ketua umum PDI-P mengambil posisi. Apakah bergabung di pemerintahan Prabowo, atau sebaliknya akan mengkritisi kebijakan Prabowo (oposisi), meski hanya sendiri, dengan perimbangan kekuatan 470 kursi melawan 110 kursi — 81% vs 19%”

“Di sinilah harapannya, bahwa PDI-P seharusnya mengambil peran oposisi. Yang mana penyelenggaraan kekuasaan harus selalu diingatkan. Karena kredo politik kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung disalahgunakan dan disimpangi, sebagaimana ungkapan dari Lord Acton ‘power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely‘, itu salah satu ancamannya”

“Dengan begitu, maka kolaborasi Prabowo dan Megawati, tidak semudah dijustifikasi sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang tanpa oposisi, absolut, otoriter (otoritarian), tetapi memanglah perjalanan Indonesia mengalami fase titik temu yang manunggal untuk benar-benar membangun peradaban Indonesia berdasarkan tujuan konstitusional”

– kuatnya kepemimpinan Prabowo juga tidak bisa dijustifikasi akan dibawa kembali ke era orde baru. Proses peta jalannya hingga keputusan Prabowo dalam proses menuju kekuasaan tidaklah demikian, termasuk rela bergabung dengan kekuasaan. Tetapi memang akhirnya, semuanya mengarah ke Prabowo yang menempatkannya berada di puncak tunggal kekuasaan secara alami/organik. Memang, inilah fenomena Prabowo –

CITA-CITA (tujuan) konstitusional, atau target Indonesia Emas 2045, akankah tercapai? Di sinilah agenda lima tahunan itu (pemilu) adalah harapan. Ya, pemilu adalah evaluasi dan proyeksi. Pemilu adalah peta jalan tujuan.

Peran dan tugas legislatif jelas, baik aspek politik maupun hukum, sebagai lembaga perencana, legislasi dan fungsi kontrol.

Selasa, 1 Oktober 2024, telah dilantik 580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029. Bagaimana jalan mereka menuju kursi di Senayan, apakah dilakukan dengan benar, yang kemudian berpengaruh dengan kinerja.

Apakah parpol atau anggota legislatif di dalamnya akan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, ataukah hanya sebagai corong kepentingan oligarki dan globalis yang bersenyawa dengan eksekutif.

Pileg dan Pilpres 2024 kemarin yang terjebak dalam jerat politik praktis elektoralisme yang sungguh brutal dengan tingginya cost pemilu untuk operasional maupun dugaan money politics. Yang disinyalir pembiayaan itu bersumber dari kapital oligarki dan globalis.

Di sinilah kerisauan rakyat, apakah negara benar-benar akan berpihak melalui kebijakan mandatory spending APBN, goodwill politik untuk menciptakan tatanan yang good government/governance. Ataukah kemudian tujuan adil, makmur dan sejahtera itu hanya dalam imajinasi saja, lantaran indeks pembangunan manusia Indonesia, ya, kembali hanya begitu-begitu saja. Seperti; kebutuhan pokok mahal, pendidikan mahal, kesehatan berbayar. Sedangkan rakyat masih terus terbebani dengan aneka pajak yang selangit dan beraneka rupa. Tak usah muluk-muluk harapan rakyat, hanya soal kebutuhan dasar saja terpenuhi “omber” — sebagaimana Tuhan telah menggaransi kepada umatnya dengan gratis.

Yang mana itu semua berkebalikan atas desain pembangunan yang gigantis, berupa pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan menopang aktifitas bisnis kelompok kapital.