Gerindra dan PKB Kian Mesra: Kuat-Lemah, Galau, Terkunci-Mengunci, Apa Begitu?

Nusantarapedia.net, Jurnal | Polhukam — Gerindra dan PKB Kian Mesra, Apa Begitu?

“Kesimpulannya, mantab saja segera “Deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya”, bila sekarang bisa, kenapa harus last minute. Pakem politik tak selamanya abadi bahwa “last minute” adalah sesuatu yang dirahasiakan karena mengandung strategi yang rahasia. Namun, jaman dan perkembangan pikiran sudah berubah, justru dengan disegerakan koalisi Gerindra PKB, Prabowo-Cak Imin justru ditangkap sebagai edukasi kepada masyarakat, bahwa berlama-lama membangun komunikasi politik untuk Pilpres 2024 banyak energi yang terkuras sia-sia. Disitulah dari posisi mengunci dan dikunci justru diambil hikmahnya dengan pendeklarasian secara dini.”

“Dengan demikian, atas posisinya sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua DPR setelah deklarasi segera dapat fokus kembali di pemerintahan untuk mengurus bangsa dan negara ini sesuai jabatan dan amanah yang diembannya.”

Sebagaimana diketahui sebelumnya, terbentuknya KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) antara Gerindra dan PKB tentu belum bisa dikatakan final. Terlebih dinamika sampai saat ini masih terus terjadi pergerakan di internal koalisi tersebut maupun pergerakan atau komunikasi dari partai lain maupun tokoh lain.

Sebelumnya, Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara No.4, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam (18/6/2022) WIB, menerima kunjungan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengatakan, merupakan tugas kenegaraan yang serius. Apalagi posisinya dengan Cak Imin sama-sama pimpinan partai yang mempunyai basis massa.

Menurut Prabowo, koalisi tersebut mengusung perpaduan antara partai nasionalis dan religius. Kombinasi dari kekuatan kedua partai yang merepresentasikan kekuatan nasionalis dan religius.

“Nasionalis-Religius, Religius Nasionalis,” ujar Prabowo Subianto. Cak Imin langsung merespon ucapan Prabowo tersebut, “Demi kebangkitan Indonesia Raya,” sahutnya.

Berawal dari pertemuan tersebut pada Sabtu malam (18/6/2022) WIB, kini dinamikanya jauh berkembang. Belum resminya penandatanganan koalisi atau deklarasi calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Cak Imin, masih dibaca oleh publik dengan beragam spekulasi.

Semakin menarik ketika, koalisi belum resmi tersebut dibaca oleh pihak yang sama-sama berkepentingan untuk tujuan koalisi partai maupun pasangan capres-cawapres. Dengan demikian segala kemungkinan-kemungkinan komposisi koalisi antar partai politik dan tokoh capres-cawapres masih bisa terjadi. Tidak hanya kubu KKIR, melainkan di semua parpol dan capres-cawapres.

Meski demikian, kemungkinan yang terjadi dikemudian tetap saja bisa dianalisa dari potensi yang ada dalam kesatuan pandang di dalamnya saat ini. Faktor ideologis, kesamaan platform partai, potensi elektoral partai, elektabilitas dan popularitas calon, geo-politik dan geo-strategi nasional maupun internasional, conflict of interest, hingga pendanaan menjadi kesatuan analisis untuk bisa dibaca kemungkinan terbesarnya.

Seperti membaca peta dalam beberapa minggu yang lalu, bahwa potensi munculnya 4 koalisi menuju pencapresan benar adanya, namun belum final. Poros kekuatan PDI-P dengan sudah mendapatkan tiket, poros koalisi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) antara Golkar-PAN-PPP, Koalisi NasDem-Demokrat-PKS, dan KKIR Gerindra-PKB.

Bagaimana Dinamika KKIR Prabowo-Cak Imin

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, bahwa partai lain sangat sulit bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Koalisi keduanya dianggap kurang seksi bagi partai lain.

Alasannya, parpol lain yang ingin bergabung dengan potensi untuk menyodorkan nama capres-cawapres sudah terkunci dengan nama capres-cawapresnya, yaitu Prabowo-Cak Imin sendiri. Karena pada prinsipnya koalisi itu bagi partai lain ingin menyodorkan nama capres dan cawapresnya.

Misalnya, apabila partai Demokrat ingin bergabung tetapi tidak dapat jatah capres atau cawapres tentu tidak mau. Begitu juga dengan NasDem dan partai-partai lainnya. Yang mana disetiap partai hampir mempunyai calon potensial, baik dari kader partainya sendiri maupun hasil rekruitmen, seperti posisi Anies Baswedan di partai NasDem.

Pendapat lainnya datang dari Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi, bahwa KKIR akan lebih baik jika mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Khofifah Indar Parawansa sebagai capres-cawapres.

Alasannya, Khofifah yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sudah memiliki basis masa atau modal awal untuk mendulang dukungan masyarakat.

Dengan dasar tersebut, pasangan ini akan menjadi mantab selain Prabowo sendiri yang memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas tinggi berdasarkan pendapat beberapa lembaga survei.

Penilaiannya dengan membandingkan Khofifah dengan sesama kader PKB lainnya, yaitu Ketua Umum PKB, Muhaimin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk merebut suara konstituen dibandingkan Khofifah. Artinya, Cak Imin dipaksakan di pos cawapres pun kurang ngangkat potensi menang dari komposisi koalisi tersebut. Posisi Cak Imin sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Umum kurang berhasil dikapitalisasi pada faktor elektoral, meskipun berdampak pada faktor popularitas.

Sementara itu, penilaian lainnya datang dari Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif lembaga survei Parameter Politik Indonesia, mengungkapkan bahwa Gerindra dan PKB belum memenuhi syarat koalisi. Meski syarat regulasi presidential threshold (PT) sudah terpenuhi sebesar 22,44% kursi DPR dari ambang batas kursi DPR sebesar 20% PT, hasil dari gabungan kursi keduanya.

Syarat yang belum terpenuhi sebagaimana yang dianalisis oleh Adi Prayitno yaitu penjajakan koalisi Gerindra-PKB belum pada level ketua umum. Artinya, kedua partai ini tak bisa mengklaim sudah berkoalisi, belum A1 keduanya. Syarat yang lain dibaca karena belum adanya deklarasi secara resmi. Sifatnya masih mengambang, cair, dan cenderung normatif.

Syarat yang ketiga adalah belum terciptanya koalisi yang seimbang, karena PKB yang terkesan agresif. Bentuk komunikasi publik yang dilakukan oleh PKB sepihak, seakan koalisi ini seribu persen terbentuk. Di satu sisi politikus dari partai Gerindra masih terkesan datar-datar saja.

Analisis yang keempat datang dari Citra Institute, yaitu Efriza, menyebut akan kemungkinan PKS bergabung dengan koalisi PKB dan Gerindra kecil. Alasannya, PKS tetap ingin mengusung Anies Baswedan sebagai capres, sedangkan Gerindra tetap mengusulkan figur Prabowo Subianto.

Menurutnya, justru PKS kemungkinan akan mengikuti arah Anies Baswedan kemanapun berlabuh, sehingga embrio berkoalisi partai NasDem-Demokrat-PKS sepertinya realistis. PKS dengan kecenderungan bersama Anies karena tetap memiliki positioning politik sehingga cukup strategis untuk mobile.

Dengan beragam analisa tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR menegaskan, bahwa Gerindra dengan PKB serius berkoalisi dalam pemilu 2024 mendatang. Ucapan Dasco tersebut untuk menegaskan atau membantah adanya penilaian dari para pengamat bahwa hanya PKB yang menggebu-gebu dalam koalisi tersebut.

Dengan signal tersebut, komunikasi yang dibangun sebelumnya antara PKS dan PKB dalam komunikasi koalisi Semut Merah, menjadikan peluang PKS bersama Gerindra dan PKB kecil, setelah Prabowo kembali menjalin komunikasi mengukuhkan kekuatan berkoalisi dengan PKB. Namun demikian, bisa juga ditangkap karena PKS dibaca telah mengikuti arah dari Anies Baswedan.

Membaca Komunikasi Lanjutan Gerindra-PKB

Belakangan ini komunikasi Gerindra dengan PKB menunjukkan keseriusannya. Hal tersebut terbaca dari pernyataan petinggi partainya, seperti Sufmi Dasco Ahmad, juga pertemuan lanjutan antar petinggi partai keduanya, para Sekjen dan Wakil Ketua Umum.

Menjadi hal yang lumrah, mengapa demikian? presidential threshold (PT) 20 persen tersebut akar masalahnya. Dalam hal ini suara Gerindra sebagai sentral koalisi sebesar;

Gerindra
• Jumlah suara: 17.596.839 (12,57 persen)
Status: Memenuhi ambang batas parlementary threshold dan tidak memenuhi ambang batas presidential threshold
• Jumlah kursi: 78/575X100 = 13,56%

PKB
• Jumlah suara: 13.570.970 (9,69 persen)
• Status: Memenuhi ambang batas parlementary threshold dan tidak memenuhi ambang batas presidential threshold
• Jumlah kursi: 58/575X100 = 10,08%

Atas dasar tersebut, yang paling penting bagi Gerindra saat ini bukan urusan suara elektoral, tetapi bagaimana caranya Gerindra mendapatkan dan mengamankan tiket. Kenapa demikian? Hal tersebut wajar bahwa embrio dari 4 koalisi tersebut di atas adalah keniscayaan. Artinya, konsekuensi terberatnya dihitung dengan 4 koalisi tersebut di Pilpres 2024 bagi Gerindra. Atau, paling tidak, hitungan koalisi di Pilpres 2024 akan terbentuk minimal 3 koalisi.

Dengan prediksi dan analisis tersebut, wajar bila Gerindra sebisa mungkin mengamankan tiket terlebih dahulu dengan terus menjalin dan dijalin komunikasi dengan partai dan tokoh lain. Dengan harapan bila terjadi 3 koalisi di detik-detik akhir (last minute), Gerindra ada potensi penambahan partai untuk bergabung di KKIR. Tetapi bila kemungkinan itu tetap tertutup sampai di detik-detik akhir, Gerindra sudah aman dengan mendapatkan tiket.

Dengan dasar di atas, dalam hal ini partai-partai dengan suara selevel PKB tetap memainkan peranannya, positioning dan daya tawarnya tetap diperlukan bagi partai-partai sentris seperti Gerindra, Golkar dan Nasdem. Bila daya tawar PKB dengan meminta kursi RI 2 itu adalah konsekuensi atas sebuah koalisi.

Lantas, apakah Gerindra sudah menghitung suara elektoral, elektabilitas dan popularitas? Tentu itu sudah dipikirkan dalam kesatuan pandang, tetapi langkah awal adalah mengamankan tiket terlebih dahulu. Artinya keduanya tetap berjalan linier. Mengingat suara PKB juga lumayan di kelas partai-partai middle.

Perkara kemudian sejauh mana kapitalisasi Cak Imin sebagai Ketum PKB dan Wakil Ketua DPR mampu dikonversi pada suara elektoral akar rumput, tentu itu sudah dihitung dalam proyeksi politik di KKIR. Hal ini juga berlaku tidak hanya di KKIR, tetapi di semua parpol yang belum mendapatkan tiket.

Seperti konversi elektoral Cak Imin yang bisa mengangkat, meski saat ini masih berseteru dengan pihak keluarga Gus Dur (alm), atau menempatkan posisi untuk segala kemungkinan strategi menyamakan visi dan misi yang sehaluan di bassis masa NU, PKB dan partisipan Cak Imin sendiri, bahkan bassis massa Khofifah. Hal seperti itu tentu sudah difikirkan oleh Cak Imin sendiri, PKB, Gerindra maupun tubuh KKIR.

Lantas, bila Gerindra dan PKB saat ini mesra, adalah benar adanya, karena mengamankan tiket adalah hal keharusan yang harus dilakukan dengan kemesraan. Tanpa kemesraan, Gerindra sebagai partai sentris tentu tidak ingin ditinggal oleh partai lainnya untuk menjadi mitra koalisi.

Bila Prabowo ditafsirkan kuat dengan elektabilitas popularitas dan posisi sebagai partai berfisik koalisi pemerintahan ber-Ruh oposisi mengandung keniscayaan, jelas menguntungkan Prabowo mengambil simpati dukungan di semua lini.

Lantas kelemahannya di mana? Tentu tiket PT 20% itu jelas yang membuat ketar-ketir, hingga penegasan koalisi dengan PKB dilakukan.

Dengan demikian, kegalauan tersebut muncul di tubuh Gerinda atau pun Prabowo, belum pada level kegalauan kalkulasi menang dan kalah di Pilpres, galau elektabilitas dan popularitas, atau galau-galau lainnya. Tetapi galau belum mendapatkan tiket. Sebagaimana membaca kegalauan PDI-P (Megawati) siapa yang akan di pasang di RI 1, sekalipun sudah mempunyai tiket.

Meskipun demikian, kegalauan tidak hanya di tubuh Gerindra dan Prabowo tetapi di semua parpol dan tokoh capres-cawapres yang belum memiliki tiket.

Hemat penulis, tentu internal Gerindra sudah dapat mengkalkulasi hitungan-hitungan tersebut dengan potensi kemungkinan yang terjadi sampai detik-detik akhir (last minute). Bila sudah ketemu analisanya segera saja deklarasi Gerindra-PKB secara resmi. Bila sudah, tinggal memikirkan sisi elektoral, seperti membangun jaringan, dlsb.

Kesimpulannya, mantab saja segera “Deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya”, bila sekarang bisa, kenapa harus last minute. Pakem politik tak selamanya abadi bahwa “last minute” adalah sesuatu yang dirahasiakan karena mengandung strategi yang rahasia. Namun, jaman dan perkembangan pikiran sudah berubah, justru dengan disegerakan koalisi Gerindra PKB, Prabowo-Cak Imin justru ditangkap sebagai edukasi kepada masyarakat, bahwa berlama-lama membangun komunikasi politik untuk Pilpres 2024 banyak energi yang terkuras sia-sia. Disitulah dari posisi mengunci dan dikunci justru diambil hikmahnya dengan pendeklarasian secara dini.

Dengan demikian, atas posisinya sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua DPR setelah deklarasi segera dapat fokus kembali di pemerintahan untuk mengurus bangsa dan negara ini sesuai jabatan dan amanah yang diembannya.

Dengan begitu, publik akan tahu bahwa hal tersebut adalah edukasi seorang jiwa-jiwa besar yang tentu akan diikuti oleh parpol dan tokoh lainnya yang notabene juga sebagai pejabat pemerintahan.

Perkara kemudian semua parpol dan tokoh sudah deklarasi Pilpres 2024 untuk capres-cawapresnya secara dini, dan akhirnya menggunakan fasilitas negara untuk kampanye terselubung, itu persoalan lain. Hal tersebut berkaitan dengan moral clarity dan “Etikabilitas“.

Beranikah Prabowo-Cak Imin dan Tokoh lainnya bersama partai-partainya berinisiatif melakukan deklarasi dini capres-cawapres 2024. Kita tunggu saja!. (ASM)

Membaca Peluang 3 Poros Pasangan Capres 2024 (1)

Moral Clarity dan Etika Politik Poros Intelektual

Aktualisasi Semangat Kebangkitan Nasional Indonesia Sebagai Substansi Bukan Sensasi

11 April Potret Sosial Teks Indonesia (1)

Geopolitik Negara dan Sumber Daya (1)

Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Baru Indonesia (1)

Pembangunanisme, Rumah Berlindung Pemekaran Daerah (1)

Prabowo – Cak Imin, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya