Kemenag Akan Mengatur Ketentuan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

Nusantarapedia.net, Bogor — Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan mengatur ketentuan perihal hewan kurban di tengah merebaknya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada hewan ternak seperti sapi dan kambing.

Hal tersebut disampaikan Menag usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, pada Kamis, (23/6/ 2022) di Istana Kepresidenan Bogor.

Dalam rangka menghadapi hari raya Iduladha, pada 9 Juli 2022 nanti, yang mana umat Islam akan melakukan penyembelihan hewan kurban, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pihaknya akan melakukan pengaturan terkait hewan kurban dalam situasi merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

“Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana kurban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini,” ujar Yaqut, dikutip dari setpres.go.id.

Mengingat kebutuhan hewan ternak pada saat Iduladha akan meningkat dan menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan atas wabah penyakit PMK.

Menag menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan ormas Islam di seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan ketentuan hewan kurban di masa wabah PMK kepada masyarakat. Hal utama yang harus dipahami bahwa hukum kurban adalah sunnah muakad atau sunnah yang dianjurkan.

“Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yaqut menyatakan dalam dua hari ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan ormas Islam agar ketentuan hewan kurban dalam situasi sekarang ini dapat segera disampaikan kepada masyarakat.

“Selebihnya tentu kita akan mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BNPB dan arahan Pak Menko,” tambah Menag. (dnA)

Tips Memilih Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK, dalam Kesatuan Pandang Hukum Islam, Upaya Medis dan Fatwa MUI

Menakar Kekuatan Rakyat dan Kebijakan Pemerintah dalam Isu Global Krisis Pangan (1)

PB HMMI Mendorong Presiden Atasi Menteri, Serta Tindak Tegas Perpajakan Yang Masih Menunggak